Supervisi dan Monitoring Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Semali dan Desa Pertamina

 

RANTAU PERLAK, ACEH TIMUR — Tim Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Rantau Perlak bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) melaksanakan supervisi dan monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Semali dan Desa Pertamina.

Kegiatan tersebut turut melibatkan Camat, Kasi PMG, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari upaya memastikan proses penyaluran bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2026 berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

Supervisi difokuskan pada ketepatan sasaran penerima manfaat, khususnya masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan dukungan ekonomi. Di antaranya kaum dhuafa, penyandang disabilitas yang sudah tidak mampu bekerja, warga dengan penyakit menahun, serta lansia tunggal yang hidup dalam kondisi prasejahtera dan masuk kategori miskin ekstrem.

Berdasarkan hasil monitoring, BLT-DD yang diterima masyarakat sebesar Rp150.000 per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hingga Agustus 2026, bantuan telah disalurkan secara akumulatif selama delapan bulan.

Bagi penerima manfaat, bantuan tersebut dinilai memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, BLT-DD juga menjadi salah satu penopang biaya pengobatan rutin bagi warga disabilitas, lansia, dan masyarakat yang memiliki penyakit menahun.

Kolaborasi antara TPP, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat terus diperkuat sehingga pengawasan penyaluran BLT-DD berjalan optimal.

Melalui supervisi secara langsung, seluruh pihak diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat desa.

Penyaluran BLT-DD bukan sekadar persoalan pencairan anggaran, tetapi menyangkut kepastian hadirnya negara bagi masyarakat yang berada dalam kondisi paling membutuhkan.